Sepuluh
Draf Peraturan Direktur itu terdiri atas sepuluh pasal.
Sembilan pasal pertama sudah rampung sejak hari Selasa minggu lalu. Pasalnya rapi, diksinya lugas, rujukan undang-undangnya tak tercela. Semua frasa dikunci rapat oleh pasal sanggahan agar tak ada satu pun celah audit yang bisa dimanfaatkan oleh pemeriksa keuangan di kemudian hari.
Tinggal Pasal 10.
Bramantyo membetulkan letak kacamatanya, lalu mengusap dahi dengan saputangan katun yang selalu terlipat rapi menjadi empat lipatan presisi di saku kemejanya. Di hadapannya, tiga staf muda dari Biro Hukum duduk tegang dengan tumpukan berkas dan cangkir kopi yang sudah dingin.
"Klausul di Pasal 10 ayat (3) ini masih mentah," kata Bramantyo. Suaranya datar, tanpa nada tinggi, tapi sanggup membuat AC ruangan terasa dua derajat lebih dingin. "Kalian menulis: 'Bantuan tanggap darurat dapat disalurkan secara langsung berdasarkan pendataan cepat tim lapangan.' Ini konyol. Apa definisi 'pendataan cepat'? Kalau ada seratus penerima manfaat yang NIK-nya ganda atau tidak terverifikasi Dukcapil, siapa yang mau tanggung jawab waktu BPK turun audit?"
"Tapi Pak Bram," staf paling depan memberanikan diri bersuara, "laporan dari daerah terdampak di Pulau Seram sudah masuk hari keenam. Krisis pasokan obat desentri dan beras warga terisolasi sudah kritis. Dua anak dilaporkan meninggal kemarin karena dehidrasi berat. Kalau kita menunggu verifikasi berbasis NIK 100 persen baku, pengiriman dari dermaga tidak bisa lepas berlayar."
Bramantyo menyandarkan punggungnya ke kursi kulit. Matanya menatap dingin staf muda itu.
"Kamu baru dua tahun di birokrasi ini, Rendy," ujar Bramantyo pelan. "Ayah saya dulu seorang Kepala Dinas Pertanian. Dua belas tahun lalu, dia mencairkan bantuan benih darurat saat paceklik tanpa menunggu perpres petunjuk teknis selesai ditandatangani. Dia pikir dia pahlawan. Dia pikir keselamatan petani lebih penting daripada selembar kertas."
Bramantyo mengetukkan jarinya di atas meja kayu mahoni. Tiga kali.
"Ayah saya dipenjara empat tahun karena dianggap merugikan keuangan negara akibat diskresi tanpa juknis yang sempurna. Orang-orang desa yang dibantunya? Tidak ada satu pun yang datang menjenguk di sel."
Dia memajukan badannya. Tangannya menunjuk draf di meja.
"Kebijakan yang tidak sempurna adalah tindak pidana yang ditunda. Kita tidak akan merilis juknis ini sampai Pasal 10 mengunci seluruh variabel risiko. Tambahkan ayat verifikasi berjenjang dari RT, Desa, Camat, hingga Dinas Sosial. Sepuluh tingkat verifikasi. Tanpa sepuluh paraf itu, tidak ada satu gram beras atau satu botol sirup obat pun yang boleh keluar dari gudang."
"Tapi Pak, verifikasi sepuluh tingkat itu butuh waktu paling cepat lima hari..."
"Maka selesaikan draf Pasal 10 malam ini juga," potong Bramantyo dingin. "Saya tidak mau ada angka sembilan koma sembilan dalam dokumen saya. Harus sepuluh. Sempurna."
Hari Ketujuh Penundaan.
Di ruang Biro Hukum, Pasal 10 ayat (4) direvisi total karena Biro Keuangan menolak klausul pertanggungjawaban nota belanja darurat. Bramantyo memesan makanan cepat saji untuk seluruh tim biro hukum. Mereka bekerja sampai pukul dua pagi demi merapikan tata kalimat.
Sementara itu, di Dusun Latu, Pulau Seram, tiga anak balita dan seorang lansia meninggal dunia dalam kurun dua puluh empat jam. Sumur warga tercemar air laut, dan cairan oralit habi total.
Hari Kedelapan Penundaan.
Tim Ahli Hukum Administrasi Negara mengoreksi rujukan ayat pada Pasal 10 ayat (7). Ada potensi norma hukum yang tumpang-tindih dengan Peraturan Menteri Keuangan. Bramantyo membatalkan draf yang sudah diparaf sembilan dinas teknis. Semuanya harus diparaf ulang dari awal agar integritas hirarki hukumnya tidak cacat serambut pun.
"Kita bikin sepuluh halaman lampiran pembuktian," perintah Bramantyo. "Jangan ada ruang untuk interpretasi liar auditor."
Hari itu, lima orang warga Dusun Latu menyusul tewas karena diare parah dan dehidrasi. Warga mulai menggali kuburan massal di belakang balai desa karena tenaga mereka tak cukup lagi untuk menggali satu per satu.
Hari Kesembilan Penundaan.
Sepuluh dinas teknis akhirnya membubuhkan paraf. Dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, BPBD, Inspektorat, hingga Kejaksaan Tinggi. Semua kolom tanda tangan terisi presisi. Tidak ada tumpah tinta. Tidak ada tanggal yang terlewat.
Bramantyo memeriksa dokumen itu lembar demi lembar dengan kaca pembesar.
Pasal 1: Definisi Umum — Sempurna.
Pasal 2: Ruang Lingkup — Sempurna.
...
Pasal 10: Mekanisme Pertanggungjawaban Ten Lapis — Sempurna.
Tidak ada satu pun celah hukum yang bisa ditembus oleh jaksa, auditor BPK, maupun LSM pengawas. Ini adalah mahakarya administrasi publik terbaik yang pernah dia susun sepanjang dua puluh tahun karirnya. Sebuah benteng hukum yang 100% kedap air.
"Stempel," perintahnya.
Stempel merah memantul keras di atas kertas linen tebal. Jam menunjukkan pukul empat sore.
"Kirim juknis ini ke dermaga," kata Bramantyo dengan senyum tipis pertama yang terlihat di wajahnya minggu ini. "Kapal bantuan resmi diizinkan lepas jangkar."
Pada hari kesembilan itu, tujuh orang tewas. Tiga di antaranya bayi yang baru lahir dua minggu.
Hari Kesepuluh — Di Lapangan.
Kapal bantuan sewaan pemerintah tiba di dermaga Dusun Latu pada pukul sembilan pagi. Udara panas menyengat. Kapal membawa lima puluh ton beras premium, sepuluh ribu botol obat desentri, dan tim medis lengkap dengan dokumen juknis sepuluh pasal yang telah dijilid rapi bersampul plastik transparan.
Petugas lapangan bernama Rendy melompat ke dermaga kayu, memegang papan jalan berstempel sepuluh paraf legal.
Namun, tidak ada antrean warga yang menyambut di pinggir pantai. Tidak ada jeritan minta tolong. Tidak ada anak-anak yang berlari menanti beras.
Desa pesisir itu sunyi. Hanya ada angin laut yang menerbangkan pasir kering di antara pintu-pintu rumah panggung yang terbuka lebar dan kosong.
Di teras balai desa, Rendy menemukan seorang lelaki tua kurus kering berselimut kain sarung lusuh. Matanya cekung, napasnya patah-patah. Dialah Bapa Elias, satu-satunya tetua kampung yang masih bertahan di bawah.
Rendy berlutut di samping Bapa Elias, menyodorkan botol air mineral. "Bapa... kapal bantuan sudah sampai. Beras dan obat-obatan lengkap ada di dermaga. Mana warga yang lain?"
Bapa Elias menerima air itu dengan tangan gemetar hebat, meminumnya perlahan sebelum menatap Rendy dengan mata yang keruh oleh duka dan amarah.
"Kapalmu terlambat sepuluh hari, Anak..." suara Bapa Elias parau, nyaris menempel di tenggorokan.
"Kami... kami harus menyelesaikan petunjuk teknis verifikasi sepuluh tingkat, Bapa," bisik Rendy, suaranya gemetar oleh rasa bersalah. "Supaya tidak ada kesalahan prosedur..."
Bapa Elias tertawa pendek. Tawa yang kering dan menyakitkan.
"Prosedur?" Bapa Elias menunjuk ke arah perbukitan di belakang kampung. "Hari pertama kalian berdebat soal surat di kota, empat anak kami mati haus. Hari ketiga kalian merevisi kertas, empat orang tua kami tewas. Hari kelima, enam orang. Hari ketujuh, tujuh orang... Setiap hari bantuanmu tertahan di meja pejabat, tiga sampai tujuh nyawa melayang di sini!"
Lelaki tua itu memegang kerah kemeja Rendy, mencengkeramnya dengan sisa-sisa tenaganya.
"Kemarin hari kesembilan... tujuh orang terakhir mati di teras ini. Warga yang masih kuat sudah menggendong anak-anak mereka yang tersisa naik ke bukit tinggi mencari air gunung. Di bawah sini... cuma ada gundukan tanah baru dan kapal bagusmu yang terlambat!"
Rendy berdiri di ujung dermaga kayu yang lapuk. Tangannya yang gemetar cemas memegang telepon satelit hitam ke telinganya.
Di belakangnya, ABK kapal sedang menurunkan karung-karung beras lima puluh ton yang menggunung tinggi di geladak. Ribuan botol sirup obat desentri berkilat-kilat diterpa matahari terik dari dalam boks plastik transparan. Bantuan yang melimpah. Bantuan yang bersih. Bantuan yang kini berubah menjadi tumpukan sampah mahal karena tak ada lagi mulut yang bisa mengunyahnya.
Angin laut meniup keras lembaran berkas juknis sepuluh paraf di tangannya. Sampul plastiknya lepas, lembaran kertas berstempel merah itu terbang satu per satu, mendarat di atas genangan air laut dan pasir kering yang menutupi jejak-jejak kaki warga yang telah tiada.
Lutut Rendy lemas. Dia harus menyandarkan bahunya ke tiang dermaga agar tidak ambruk. Ada rasa mual yang tertahan di tenggorokannya, campur bau kapur barus dan asin laut.
Di ruang kerjanya yang sejuk dan harum aromaterapi di ibu kota, Bramantyo menyandarkan badan di kursi mahoninya.
Di atas mejanya, berkas draf Peraturan Direktur nomor 10 telah diarsip rapi dalam map folder warna hijau tua bertuliskan DOKUMEN NIR-RISIKO AUDIT.
Telepon di mejanya berdering. Bramantyo mengangkatnya dengan tenang.
"Ya? Bagaimana laporan pengiriman?" tanya Bramantyo.
Suara Rendy di ujung telepon tidak lagi sekadar terisak. Suaranya pecah oleh desah napas yang memburu, berat, dan patah-patah di antara deru angin satelit.
"Pak Bram..." Rendy menatap lima puluh ton beras yang menumpuk sia-sia di geladak kapal, lalu memalingkan wajahnya ke arah gundukan tanah merah baru di lereng bukit. "Bantuan kita sudah turun... Lima puluh ton beras... Sepuluh ribu botol obat... Tapi Bapa Elias bilang empat puluh dua orang sudah mati selama sepuluh hari kita menyempurnakan surat ini. Kampung ini kosong, Pak. Beras kita tidak ada gunanya lagi."
Bramantyo diam beberapa detik. Matanya menatap dokumen di mejanya yang bersih tanpa ada satu pun koreksi tinta merah.
"Tapi Juknisnya..." kata Bramantyo pelan, suaranya datar dan steril, hampir menyerupai bisikan kepada dirinya sendiri. "Juknisnya sudah sempurna, kan? Tidak ada pasal yang melanggar hukum, kan?"
Rendy tidak menjawab. Dia cuma memandangi selembar kertas Pasal 10 berstempel merah yang mengapung basah di air asin di bawah kakinya, sebelum perlahan mematikan sambungan satelit.
Bramantyo mendengarkan nada tut-tut-tut di gagang teleponnya. Dia meletakkannya kembali ke tempatnya dengan perlahan. Dia merapikan kacamata, lalu mengambil saputangan katunnya. Dia melipatnya kembali menjadi empat lipatan presisi, dan memasukkannya ke saku kemejanya.
Dia menatap angka '10' yang tercetak tebal di sampul drafnya.
Kebijakan itu memang telah sempurna. Sangat sempurna. Saking sempurnanya, ia berhasil menghapuskan satu-satunya hal yang bisa membuat kebijakan itu cacat: manusia yang membutuhkan bantuan itu sendiri.
Belitung, 2026
Cerpen ini merupakan bagian dari koleksi "SEPULUH, Kumpulan Cerpen"